RSS

MODUS – MODUS KEJAHATAN DI BIDANG IT

Zaman sekarang ini sudah menjadi zaman yang segalanya dipenuhi berbagai macam teknologi, setiap individu baik itui di indonesia maupun di belahan dunia lainya tentu sudah merasakan manfaat baik maupun buruk dari adanya teknologi. Kegunaan teknologi tersebut tentu menjadi sesuatu yang sangat lumrah dewasa kini, seperti penggunaan smartphone untuk menunjang aktifitas. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu dimana masyarakat masih menggunakan komputer rumah untuk mengakses internet, sekarang hanya dengan smartphone yang ukuranya kecilpun dalam mengakses internet dalam kecepatan yang sangat tinggi pun sudah bukan hal yang asing lagi. tapi dibalik kemudahan akses tersebut tentu dapat memunculkan berbagai macam kejahatan yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. mereka mulai melancarkan aksi mereka ke berbagai macam perangkat mobile, dari komputer ke smartphone. motif tindakan mereka pun bermacam-macam, ada yang memang dibayar oleh pihak tertentu, ada juga yang melakukan kegiatan tersebut untuk menunjukan eksistensi mereka. mereka-mereka ini yang disebut penjahat dalam dunia cybercrime.

Cybercrime

cybercrime dapat dikatakan adalah sebuah aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai tujuan utamanya , istilah ini juga digunakan untuk tindakan kejahatan di mana para pelaku memanfaatkan teknologi komputer maupun jaringan komputer dalam melancarkan aksinya.

setiap cybercrime memiliki modus yang berbeda, begitupun pelakunya. mereka menggunakan cara-cara yang berbeda setiap saat guna menghindari dari kejaran aparat hukum.

modus mereka diantarnaya sebagai berikut :

1. Serangan Pasif
Termasuk di dalamnya analisa trafik, memonitor komunikasi terbuka, memecah kode trafik yang dienkripsi, menangkan informasi untuk proses otentifikasi (misalnya password).
Bagi hacker, menangkap secara pasif data-data di jaringan ini bertujuan mencari celah sebelum menyerang. Serangan pasif bisa memaparkan informasi atau data tanpa sepengetahuan pemiliknya. Contoh serangan pasif ini adalah terpaparnya informasi kartu kredit.
2. Serangan Aktif
Tipe serangan ini berupaya membongkar sistem pengamanan, misalnya dengan memasukan kode-kode berbahaya (malicious code), mencuri atau memodifikasi informasi. Sasaran serangan aktif ini termasuk penyusupan ke jaringan backbone, eksploitasi informasi di tempat transit, penetrasi elektronik, dan menghadang ketika pengguna akan melakukan koneksi jarak jauh.
Serangan aktif ini selain mengakibatkan terpaparnya data, juga denial-of-service, atau modifikasi data.
3. Serangan jarak dekat
Dalam jenis serangan ini, hacker secara fisik berada dekat dari peranti jaringan, sistem atau fasilitas infrastruktur. Serangan ini bertujuan memodifikasi, mengumpulkan atau memblok akses pada informasi. Tipe serangan jarak dekat ini biasanya dilakukan dengan masuk ke lokasi secara tidak sah.
4. Orang dalam
Serangan oleh orang di dalam organisasi ini dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Jika dilakukan dengan sengaja, tujuannya untuk mencuri, merusak informasi, menggunakan informasi untuk kejahatan atau memblok akses kepada informasi. Serangan orang dalam yang tidak disengaja lebih disebabkan karena kecerobohan pengguna, tidak ada maksud jahat dalam tipe serangan ini.
5. Serangan distribusi
Tujuan serangan ini adalah memodifikasi peranti keras atau peranti lunak pada saat produksi di pabrik sehingga bisa disalahgunakan di kemudian hari. Dalam serangan ini, hacker sejumlah kode disusupkan ke produk sehingga membuka celah keamanan yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan ilegal.

berikut ini adalah kejahatan yang sering dilakukan :

1. Pencurian dan penggunaan account Internet milik orang lain.
Pencurian dengan cara menangkap “userid” dan “password” saja. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya “benda” yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunan dibebani biaya penggunaan acocunt tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP.

2. Membajak situs web.
Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web, yang dikenal dengan istilah deface. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan.

3. Probing dan port scanning.
Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian dengan melakukan “port scanning” atau “probing” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Yang bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan.
Berbagai program yang digunakan untuk melakukan probing atau portscanning ini dapat diperoleh secara gratis di Internet. Salah satu program yang paling populer adalah “nmap” (untuk sistem yang berbasis UNIX, Linux) dan “Superscan” (untuk sistem yang berbasis Microsoft Windows). Selain mengidentifikasi port, nmap juga bahkan dapat mengidentifikasi jenis operating system yang digunakan.

4. Virus.
Seperti halnya di tempat lain, virus komputer pun menyebar di Indonesia. Penyebaran umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak sadar akan hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kasus virus ini sudah cukup banyak seperti virus Mellisa, I love you, dan SirCam. Untuk orang yang terkena virus, kemungkinan tidak banyak yang dapat kita lakukan.

5. Denial of Service (DoS) dan Distributed DoS (DDos) attack.
DoS attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target (hang, crash) sehingga dia tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data. Akan tetapi dengan hilangnya layanan maka target tidak dapat memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. DoS attack dapat ditujukan kepada server (komputer) dan juga dapat ditargetkan kepada jaringan (menghabiskan bandwidth). Tools untuk melakukan hal ini banyak tersebar di Internet. DDoS attack meningkatkan serangan ini dengan melakukannya dari berberapa (puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan) komputer secara serentak. Efek yang dihasilkan lebih dahsyat dari DoS attack saja.

6. Kejahatan yang berhubungan dengan nama domain.
Nama domain (domain name) digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang. Namun banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaan ini mirip dengan calo karcis. Istilah yang sering digunakan adalah cybersquatting. Masalah lain adalah menggunakan nama domain saingan perusahaan untuk merugikan perusahaan lain. Kejahatan lain yang berhubungan dengan nama domain adalah membuat “domain plesetan”, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. (Seperti kasus klikbca.com) Istilah yang digunakan saat ini adalah typosquatting.

7. Pencurian nomor kartu kredit.
Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau on-line. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restaurant, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet.

8. Memasuki, memodifikasi, atau merusak homepage (Hacking).
Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku hacker Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker sudah memasuki sistem perbankan dan merusak database bank.

9. Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau spamming.
Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui e-mail. Menurut RM Roy M. Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya.

sumber :

http://www.zainalhakim.web.id/apa-itu-cybercrime.html

https://fahricupl.wordpress.com/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 29, 2015 in Tugas Kuliah

 

PROFESI DAN PROFESIONALISME

Profesi merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu Profess, dan  dalam bahasa Yunani yaitu Επαγγελια, yang artinya janji,  sehingga dapat dikatakan profesi yaitu  memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap maupun permanen.

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan/ keahlian khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknikdesainer, tenaga pendidik.

Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi.

Profesionalisme (profésionalisme) ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya ter­dapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari kata profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan ilmu/keahlian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994).

Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang profesional (Longman, 1987).

`CIRI CIRI PROFESIONALISME DALAM BIDANG T.I

  1. Seorang programmer tidak boleh membuat dan mendistribusikan malware
  2. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja
  3. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja
  4. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta
  5. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua
  6. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools
  7. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek
  8. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain
  9. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan
  10. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam pengembangan
  11. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain
  12. Tidak boleh mempermalukan profesinya
  13. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi
  14. Tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software
  15. Terus mengikuti perkembangan ilmu komputer

FAKTOR YANG PENTING DALAM PROFESIONALISME T.I

  • Publik

Bertindak konsisten untuk kepentingan publik, seperti menerima tanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka sendiri.

  • Client dan Karyawan

Melakukan tindakan terbaik demi kepentingan klien dan atasan mereka, serta konsisten untuk kepentingan publik

  • Produk

Memastikan produk memenuhi standar profesionalisme yang ada

  • Penilaian

Menjaga integritas dan kemandirian dalam profesionalisme

  • Manajemen

Mengatur proses struktur yang ada untuk mencapai profesionalisme

  • Profesi

Meningkatkan integritas dan reputasi dari profesi mereka yang konsisten dengan kepentingan publik

  • Mitra

Bersikap adil dan mendukung rekan kerjannya

  • Diri Sendiri

Selalu belajar mengenai praktek profesi mereka

sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi

http://ms.wikipedia.org/wiki/Profesionalisme

http://www.kisutmengkerut.com/2015/03/hal-yang-perlu-di-perhatikan-di-dalam.html

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 29, 2015 in Tugas Kuliah

 

ETIKA

APA ITU ETIKA ?

Etika  dalam bahasa Yunani Kuno yaitu ethikos  yang berarti timbul dari kebiasaan, lebih tepatnya adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana setiap individu mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dantanggung jawab.

Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan. Kebutuhan akan refleksi itu akan dapat dirasakan, antara lain saat berpendapat namun tidak sejalan dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia

Etika terbagi menjadi tiga bagian utama:

  1. meta-etika (studi konsep etika)
  2. etika normatif (studi penentuan nilai etika)
  3. etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika).

begitu juga etika bisa disamakan dengan akhlak.

Akhlaq berasal dari bahasa arab, yaitu jama’ dari kata “khuluq” ( خلوق ) secara bahasa kata ini memiliki arti perangai atau yang mencakup diantaranya: sikap, prilaku, sopan, tabi’at, etika, karakter, kepribadian, moral dll. timbang”.Sedangkan menurut Mukhtar Ash Shihah akhlak adalah berarti watak. Sedangkan menurut Al Firuzabadi akhlak adalah watak, tabi’at, keberanian, dan agama.[1]

Kemudian, dalam Bashaa-ir Dzawi Al Tamyiz fi Lathaa- if Al Kitab Al Aziz Baashiroh fi Akhlak adalah pikiran yang lurus. Kata al-khuluqu digunakan pula dalam menciptakan sesuatu yang tanpa perrmulaan dan tanpa meniru.

Pada dasarnya al khulqu dan al kholqu sama hanya saja al kholqu itu khusus tertuju pada tingkah – tingkah atau keadaan dan bentuk – bentuk yang bisa dilihat dengan mata, sedangkan khulqukhusus pada kekuatan dan tabi’at yang ditembus dengan hati. Ibnu Abbas r.a berkata “maksudnya benar – benar berragama yang agung, agama yang paling kucinta dan tak ada agam yang Aku ridhoi selain selainna.agama itu adalah islam” kemudian, Alhasan berkata, “maksudnya etika Al-Qur’an” kemudian Qotadah berrkata “maksudnya sesuatu yang diperintahkan Allah dan yang dilarang-Nya”. Adapun maknanya adalah “sesungguhnya kamu benar – benar berakhlak yang telah dipilih Allah untukmu dalam Al – Qur’an. Dalam Ash-Shohihainai dikatakan, bahwa Hisyam bin Hakim berrtanya kepada ‘Aisyah tentang akhlak Rosulullah, kemudian ‘Aisyah menjawab, “akhlak beliau adalah akhlak Al-Qur’an”.

ETIKA DESKRIPTIF

Etika Deskriptif

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas  yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

Etika deskriptif menurut pendapat Katt Soff bahwa etika bersangkutan dengan nilai dan ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Etika bersangkutan dengan pencatatan terhadap corak-corak predikat serta tanggapan-tanggapan kesusilaan yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Sehingga ilmu ini hanya bersifat pemaparan atau penggambaran saja.

Etika deskriptif dapat disimpulkan sebagai bentuk implementasi perbuatan serta perilaku yang diterapkan setiap manusia merupakan landasan pergaulan kehidupan antar manusia dalam ruang lingkup lingkungan masyarakat.

ETIKA BERPROFESI DALAM BIDANG I.T

BERDASARKAN IEEE,

1. To accept responsibility in making decisions consistent with the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment

yakni dapat bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dengan konsisten memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, dan mengumumkan secara cepat faktor apa saja yang dapat membahayakan masyarakt ataupun lingkungan.

2. To avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist
yakni menghindari atau segera sadar akan adanya konflik sebisa mungkin dan memberi tahu kepada pihak-pihak yang telah terlibat konflik.
3. To be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data
yakni jujur dan apa adanya dalam mengestimasi dengan berdasarkan data yang ada.
4. To reject bribery in all its forms
yakni menolak segala macam sogokan dalam bentuk apapun.
5. To improve the understanding of technology, its appropriate application, and potential consequences
yakni untuk meningkatkan pemahaman dalam teknologi seperti aplikasi yang sesuai dan konsekuensi dari potensi teknologi.
6. To maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitationser
yakni untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi teknis dan menangani berbagai tugas teknologis untuk yang lain hanya jika memenuhi syarat berdasarkan pelatihan atau pengalaman.
7. To seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others
yakni mencari, menerima dan menawarkan kritikan jujur akan pekerjaan teknis, membenarkan dan mengoreksi kesalahan, dan menghargai kontribusi yang lain secara layak.
8. To treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, or national origin
yakni memperlakukan semua orang secara adil tanpa memandang faktor ras, agama, jenis kelamin, fisik , umur dan suku bangsa.
9. To avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action
yakni menghindari  kekerasan terhadap orang lain baik itu berupa properti, reputasi, penipuan atau tindakan tercela lainya.
10. To assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics
membantu sesama kolega atau rekan kerja dalam hal perkembangan profesi dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini

sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Etika

https://kamaliaida.wordpress.com/2013/12/16/pengertian-akhlak/

http://belajarkomunikasilagi.blogspot.com/2012/11/etika-deskriptif-dan-normatif.html

http://trypurwanto.blogspot.com/2012/03/etika-profesi-dalam-dunia-teknologi.html

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 29, 2015 in Tugas Kuliah

 

Penerapan E-Government Kota Jayapura

Situs pemerintah daerah (pemda) dan situs departemen/ lembaga yang bermunculan di internet baik itu mulai tingkat provinsi, kabupaten dan kota menurut data Departemen Komunikasi dan Informatika, sampai saat ini jumlah situs pemda telah mencapai 472 situs. Sayangnya, masih ada situs-situs pemda yang dibuat dengan tampilan halaman depan / homepage dan isi berita yang seadanya. Mulai dari isi berita di dalamnya yang sudah kadaluarsa, atau kalau sudah diperbarui/update isinya kurang begitu greget. Desain dan tata letak homepage situs pemda kadangkala juga terkesan monoton. Akhirnya, seperti yang sering dipaparkan bahwa ada situs pemda yang hanya menjadi “hiasan”, ada situs pemda yang statusnya aktif, tapi kurang ada tanda-tanda “kehidupan”, tidak ada interaksi dari pengunjungnya hingga kurang optimal. Padahal ketika dibuat, tentunya harapannya sesuai dengan konsep E-Government yang ideal, namun sejumlah fakta menunjukkan hal yang seperti tersebut di atas.

Saat ini banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan E-Government padahal pada kenyataannya lebih banyak lembaga-lembaga pemerintahan tersebut baru dalam tahap web presence, masih belum terlihat adanya penerapan E-Government yang benar-benar dijalankan secara mendalam. Oleh karena itu banyak yang menyatakan bahwa pelaksanaan e-gov belum optimal karena secara riil beberapa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan cara-cara yang manual seperti proses pembuatan KTP, aktakelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Seorang warga harus secara face to face mendatangi petugas yang bersangkutan di kantor pemerintahan, atau bahkan harus mencari seorang “calo”. Hal ini sangatlah tidak efektif dan efisien karena mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari biaya sebenarnya dan juga dirasakan menjadi sangat merepotkan karena harus mendatangi kantor pemerintahan tersebut [3]. Untuk itu, dilakukan evaluasi implementasi situs E-Government dari sisi transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update, dan tahapan pencapaian tujuan e-gov (world bank). Evaluasi tersebut dilakukan perbandingan dengan beberapa kota yang telah implementasi e-government, dengan tujuan agar dilihat keberhasilan atau capaian dari masing-masing daerah.

Untuk mengukur tingkat kinerja dan efektivitas situs webiste E-Government dibutuhkan beberapa hal alat pengukur. Berdasarkan hasil kajian memperlihatkan bahwa terdapat 5 (lima) aspek penting yang harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan pengembangannya situs E-Government, masing-masing adalah : audience, content, interactivity, usability, dan innovation[1]. Berikut adalah tabel analisanya website Kota Jayapura.

EFEKTIVTAS Jayapurakota.go.id
Audience
  • Orang-orang yang berkunjung ke webiste Kota Jayapura belum bisa dipastikan namun dilihat dari informasi yang disajikan secara umum belum lengkap dan tidak up to date, sehingga rendahnya tingkat pengunjung bisa terjadi.
  • Target komunikasi pemerintah juga belum jelas, hal tersebut dilihat dari informasi yang ditampilkan hanya sebatas profil dan informasi agenda kegiatan sehingga belum memberikan manfaat yang berarti bagi audience.
Content
  • Konten yang ditampilkan dalam webiste tidak membantuaudience dan stakeholders dalam memenuhi kebutuhannya terkait dengan pelayanan prima yang ditawarkan melaluiwebiste.
  • Belum ada visi dan target yang jelas dalam implementasi e-government, hal tersebut dilihat dari konten webiste yang dirancang beserta isi tidak mengalami perubahan-perubahan yang berarti dalam jangkah waktu beberapa tahun terakhir.
  • Walaupun belum dipastikan, konten tidak cukup menarik perhatian para calon pengunjung, hal tersebut dilihat dari tata letak webiste yang masih kurang
Interactivity
  • Adanya fasilitas dan fitur yang dapat dikembangkan dalamwebiste seperti Online Surveys atau Online Polls dan Chat Rooms, namun belum ada interaksi.
Usabiliy
  • Sistem pengorganisasi content atau isi webiste belum memiliki arsitektur yang jelas dan terstruktur secara logis.
  • Navigasi yang diterapkan dalam webiste mudah cara pengoperasiannya.
  • Content yang ada mudah “dibaca” dan “enak” di mata, dalam arti kata tidak bertele-tele, bergaya bahasa yang menarik,, kombinasi warna yang tidak menusuk mata, pemakaian frontyang sesuai, gambar dan animasi secukupnya.
  • Isinya belum up-to-date sehingga beberapa informasi yang disajikan tidak selalu relevan dengan kebutuhan;
  • Tampilan webiste cukup menarik, walaupun belum sesuai dengan karakteristik audience-nya;
Innovation
  • Belum ada inovasi yang dilakukan sejalan dengan kemajuanteknologi, seperti kreativitas dari hari ke hari dalam berinovasi mengembangkan webiste agar semakin menarik dan bermanfaat (valuable) bagi audience

Berdasarkan hasil analisa situs Kota Jayapura pada tabel diatas menunjukkan bahwa belum sepenuhnya mengimplementasikan e-government, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya dari hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah masih berada pada tingkat persiapan (pertama) apabila ditinjau dari sejumlah aspek:

  • Leadership: Kurangnya perhatian pimpinan dalama implementasi E-Government. Para pimpinan lebih banyak fokus pada hal-hal mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur karena aspek-aspek tersebut belum dibangun secara merata sehingga dibutuhkan perhatian serius. Di sisi lain, pimpinan belum menyadari akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
  • Infrastruktur Jaringan Informasi: secara umum memang masih belum tersebar secara merata. Di Kota Jayapura jaringan internet masih terbatas karena infrastruktur jaringan internet masih menggunakan VSAT, sehingga masih tergantung pada cuaca. Kalaupun tersedia sejumlah fasilitas pendukung, harganya masih relatif mahal.
  • Pengelolaan Informasi: kualitas dan keamanan pengelolaan informasi yang kurang karena tidak didukung dengan infratruktur dan SDM yang handal.
  • · Lingkungan Bisnis: kondisi pasar, perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi semakin berkembang pesat namun tidak diiringi dengan upaya-upaya pemerintah dan masyarakat dalam impementasi e-government
  • · Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari E-Government di Kota Jayapura. Selain itu, banyak masyarakat yang melek IT, hal ini karena internet baru berkembang di Papua mulai tahun 2007 sehingga belum merata ke seluruh komponen masyarakat, sekarang lebih banyak yang akses internet adalah para mahasiswa dan pelajar.

Dengan melihat kepada kondisi di atas, maka tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana meningkatkan penerapan E-Government di masa datang menjadi lebih memadai sehingga tidak memungkinkan lagi adanya tahapan pelayanan yang memerlukan pertemuan tatap muka antara masyarakat dengan penyedia pelayanan publik. Ketiadaan tatap muka dapat meminimalisir dan meniadakan aktivitas-aktivitas rent seeking  .

Kesimpulan

Paparan di atas memberikan beberapa simpulan yang penting diperhatikan dalam implentasi E-Governmet di Kota Jayapura yaitu ; bahwa implementasi e-gov masih jauh di bawah standar yang ideal dan yang diinginkan. Dilihat dari hasil evaluasi implementasi E-Government dari sisi transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update, dan tahapan pencapaian tujuan e-gov (world bank) menunjukkan bahwa E-Government

di Kota Jayapura belum sepenuhnya diimplementasi, Dari sisi kompleksitas dan waktu E-Government Pemerintah Kota Jayapura telah sampai pada tahap Interaction dengan beberapa indikator, yaitu : Public Response, Content Management, Searchable Databases, E-Mail. Sedangkan dari hasil pengukuran tingkat kinerja dan efektivitas situs webisteE-Government, dilihat dari 5 aspek yaitu audience, content, interactivity, usability, dan innovation menunjukkan bahwa situs Kota Jayapura tidak memberikan manfaat yang berarti bagi audience. Ada banyak hambatan yang mempengaruhi implementasi E-Government, seperti: kurangnya perhatian para pimpinan, hal tersebut dilihat dari belum adanya rencana strategis pengembangan E-Government. Selain itu, infrastruktur tidak memadai, sumber daya manusia dari penyedia layanan dan masyarakat lebih banyak melek IT. Hal ini menjadi hambatan besar besar dalam impelementasi E-Government, Oleh karena itu maka harus dilakukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan E-Government dari berbagai sisi. Perlu adanya rencana strategis khusus agar pengembangan dan implementasinya tepat sasaran.

http://www.jayapurakota.go.id/

http://www.komapo.org/index.php/karya-ilmiah/48-karya-ilmiah/671-evaluasi-implementasi-situs-e-government-kota-jayapura-provinsi-papua

http://www.andisetyanugraha.me/penerapan-e-government-di-provinsi-papua.html

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 14, 2015 in Tugas Kuliah

 

Java Community Process (JCP)

Proses Komunitas Java (Java Community Process/JCP) didirikan pada tahun 1998, adalah mekanisme formal yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan spesifikasi teknis standar untuk teknologi Java. Siapapun bisa menjadi Anggota JCP dengan mengisi formulir yang tersedia di situs JCP. Keanggotaan JCP untuk organisasi dan entitas komersial membutuhkan biaya tahunan tetapi bebas untuk individu.

JCP melibatkan penggunaan Permintaan Spesifikasi Java (Java Spesification Request / JSRs), yaitu dokumen formal yang menggambarkan spesifikasi yang diusulkan dan teknologi untuk menambah platform Java. Ulasan publik Formal JSRs akan muncul sebelum JSR menjadi final dan Komite Eksekutif JCP menilainya di atasnya. Sebuah JSR akhir menyediakan implementasi referensi yang merupakan implementasi bebas dari teknologi dalam bentuk kode sumber dan Kompatibilitas Kit Teknologi untuk memverifikasi API spesifikasi. Sebuah JSR menggambarkan JCP itu sendiri. Seperti tahun 2009, JSR 215 menggambarkan versi sekarang (2.7) dari JCP.
Sebagai sebuah platform,

Java memiliki dua buah bagian penting, yaitu
1.  Java Virtual Machine
2. Java Application Programmig (Java API).

Pada saat ini teknologi java semakin berkembang, Sun Microsystem memperkenalkan Java versi 1.2 atau lebih dikenal dengan nama Java 2 yang terdiri atas JDK dan JRE versi 1.2. Pada Java 2 ini, java dibagi menjadi 3 kategori:

Java 2 Standart Edition (J2SE), Kategori ini digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi Java pada level PC (Personal Computer)

Java 2 Enterprise Edition (J2EE), Kategori ini digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi Java pada lingkungan entriprise dengan menambahkan fungsionalitas-fungsionalitas java semacam EJB (Enterprise Java Bean), Java CORBA, Servlet dan JSP serta Java XML (Extensible Markup Language)

Java 2 Micro Edition (J2ME), Kategori ini digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi java pada handled devices atau perangkat-perangkat semacam handphone, Palm,PDA, dan Pocket PC. J2ME dirancang untuk dapat menjalankan program Java pada perangkat-perangkat semacam handphone dan PDA, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan sebuah komputer biasa, misalnya kecilnya jumlah memori pada handphone dan PDA. J2ME terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut Java Virtual Machine (JVM) dan Java API (Application Programming Interface) serta Tools lain untuk pengembangan aplikasi Java semacam emulator Java Phone dan emulator Motorolla. Dalam J2ME dibagi menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah configuration dan profile.

  1. VIRTUAL MACHINE

Virtual machine (VM) adalah suatu environment, biasanya sebuah program atau system operasi, yang tidak ada secara fisik tetapi dijalankan dalam environment lain. Dalam konteks ini, VM disebut “guest” sementara environment yang menjalankannya disebut “host”. Ide dasar dari virtual machine adalah mengabtraksi perangkat keras dari satu komputer (CPU, memori, disk, dst) ke beberapa environment eksekusi, sehingga menciptakan illusi bahwa masing-masing environment menjalankan komputernya [terpisah] sendiri.VM muncul karena adanya keinginan untuk menjalankan banyak sistem operasi pada satu komputer.

Teknologi virtual machine memiliki banyak kegunaan seperti memungkinkan konsolidasi perangkat keras, memudahkan recovery sistem, dan menjalankan perangkat lunak terdahulu. Salah satu penerapan penting dari teknologi VM adalah integrasi lintas platform.

Beberapa penerapan lainnya yang penting adalah:
• Konsolidasi server.
Jika beberapa server menjalankan aplikasi yang hanya memakan sedikit sumber daya, VM dapat digunakan untuk menggabungkan aplikasi-aplikasi tersebut sehingga berjalan pada satu server saja, walaupun aplikasi tersebut memerlukan sistem operasi yang berbeda-beda.

• Otomasi dan konsolidasi lingkungan pengembangan dan testing.
Setiap VM dapat berperan sebagai lingkungan yang berbeda, ini memudahkan pengembang sehingga tidak perlu menyediakan lingkungan tersebut secara fisik.

• Menjalankan perangkat lunak terdahulu.
Sistem operasi dan perangkat lunak terdahulu dapat dijalankan pada sistem yang lebih baru.

• Memudahkan recovery sistem.
Solusi virtualisasi dapat dipakai untuk rencana recovery sistem yang memerlukan portabilitas dan fleksibilitas antar platform.

• Demonstrasi perangkat lunak.
Dengan teknologi VM, sistem operasi yang bersih dan konfigurasinya dapat disediakan secara cepat.

Teknologi VM memiliki beberapa keunggulan, antara lain:
• Hal keamanan.
VM memiliki perlindungan yang lengkap pada berbagai sistem sumber daya, yaitu dengan meniadakan pembagian sumber daya secara langsung, sehingga tidak ada masalah proteksi dalam VM. Sistem VM adalah kendaraan yang sempurna untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Dengan VM, jika terdapat suatu perubahan pada satu bagian dari mesin, maka dijamin tidak akan mengubah komponen lainnya.

• Memungkinkan untuk mendefinisikan suatu jaringan dari Virtual Machine (VM).
Tiap-tiap bagian mengirim informasi melalui jaringan komunikasi virtual. Sekali lagi, jaringan dimodelkan setelah komunikasi fisik jaringan diimplementasikan pada perangkat lunak.
Kekurangan Virtual Machine (VM)

Beberapa kesulitan utama dari konsep VM, diantaranya adalah:
• Sistem penyimpanan.
Sebagai contoh kesulitan dalam sistem penyimpanan adalah sebagai berikut: Andaikan kita mempunyai suatu mesin yang memiliki 3 disk drive namun ingin mendukung 7 VM. Keadaan ini jelas tidak memungkinkan bagi kita untuk dapat mengalokasikan setiap disk drive untuk tiap VM, karena perangkat lunak untuk mesin virtual sendiri akan membutuhkan ruang disk secara substansial untuk menyediakan memori virtual dan spooling. Solusinya adalah dengan menyediakan disk virtual atau yang dikenal pula dengan minidisk, dimana ukuran daya penyimpanannya identik dengan ukuran sebenarnya. Dengan demikian, pendekatan VM juga menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan perangkat keras yang mendasari.

• Pengimplementasian sulit.
Meski konsep VM cukup baik, namun VM sulit diimplementasikan.

  1. JAVA APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (JAVA API)

Java API merupakan komponen-komponen dan kelas JAVA yang sudah jadi, yang memiliki berbagai kemampuan. Kemampuan untuk menangani objek, string, angka, dsb.

Java API terdiri dari tiga bagian utama:

Java Standard Edition (SE), sebuah standar API untuk merancang aplikasi desktop dan applets dengan bahasa dasar yang mendukung grafis, keamanan, konektivitas basis data dan jaringan.

Java Enterprose Edition (EE), sebuah inisiatif API untuk merancang aplikasi serverdengan mendukung untuk basis data.

Java Macro Edition (ME), sebuah API untuk merancang aplikasi yang jalan pada alat kecil seperti telepon genggam, komputer genggam dan pager.
.
Beberapa fitur yang ditawarkan Java API yang digunakan oleh user yang berkecimpung di dunia java  :
1. Applet
Java Applet merupakan program Java yang berjalan di atas browser. Penggunaan applet ini akan membuat halaman HTML lebih dinamis dan menarik.

2. Java Networking

3. Java Database Connectivity (JDBC)
JDBC API terdiri atas class dan interface yang ditulis dalam bahasa Java untuk sebagai alat bantu bagi pembuat program (developer ) dan menyediakan sekumpulan API untuk mengatur keamanan mengakses database seperti Oracle, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server. Jadi keunggulan API JDBC dapat mengakses sumber data dan berjalan pada semua Platform yang mempunyai Java Viortual Machine (JVM).

4. Java Server Pages (JSP)
JSP adalah suatu teknologi web berbasis bahasa pemrograman Java dan berjalan pada platform Java. JSP merupakan engembangan dari Servlet serta merupakan bagian dari teknologi Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE).

5. Java Card
Platform yang ada pada JAVA dikembangkan oleh yang namanya Java Community Process (JCP). JCP didirikan pada tahun 1998, merupakan suatu proses formal yang memungkinkan pihak-pihak yang tertarik untuk terlibat dalam mengembangkan versi dan fitur dari platform JAVA tersebut. Di dalam JCP terdapat yang namanya Java Specification Request’s atau JSRs. JSRs adalah kumpulan dokumen formal yang menggambarkan spesifikasi dan teknologi yang diusulkan oleh orang-orang yang terlibat dalam JCP untuk melakukan penambahan fitur-fitur yang terdapat pada platform JAVA tersebut.

Publik formal review dari JSRs akan muncul sebelum JSRs final di putuskan oleh komite eksekutif JCP. JSRs terakhir yang menyediakan implementasi referensi yang merupakan implementasi teknologi dalam bentuk kode sumber dan teknologi kompatibilitas kit untuk melakukan verifikasi terhadap Java API. Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah JSRs menggambarkan JCP itu sendiri

https://www.jcp.org

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/java-community-process-jcp-3/

http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process

http://asep10106240.wordpress.com/2009/12/10/proses-komunitas-java-java-community-process-jcp/

http://nesyakomaladewi4telematika.blogspot.com/2009/12/proses-komunitas-java-java-community.html.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 14, 2015 in Tugas Kuliah

 

Pentingnya Manajemen Kontrol Keamanan pada Sistem

Informasi adalah salah suatu asset penting dan sangat berharga bagi kelangsungan hidup bisnis dan disajikan dalam berbagai format berupa : catatan, lisan, elektronik, pos, dan audio visual. Oleh karena itu, manajemen informasi penting bagi meningkatkan kesuksusesan yang kompetitif dalam semua sektor ekonomi.

Tujuan manajemen informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Dengan tumbuhnya berbagai penipuan, spionase, virus, dan hackers sudah mengancam informasi bisnis manajemen oleh karena meningkatnya keterbukaan informasi dan lebih sedikit kendali/control yang dilakukan melalui teknologi informasi modern. Sebagai konsekuensinya , meningkatkan harapan dari para manajer bisnis, mitra usaha, auditor,dan stakeholders lainnya menuntut adanya manajemen informasi yang efektif untuk memastikan informasi yang menjamin kesinambungan bisnis dan meminimise kerusakan bisnis dengan pencegahan dan memimise dampak peristiwa keamanan.

Mengapa harus mengamankan informasi?

Keamanan Informasi adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi yang dimiliki. Kebanyakan orang mungkin akan bertanya, mengapa “keamanan informasi” dan bukan “keamanan teknologi informasi” atau IT Security. Kedua istilah ini sebenarnya sangat terkait, namun mengacu pada dua hal yang sama sekali berbeda. “Keamanan Teknologi Informasi” atau IT Security mengacu pada usaha-usaha mengamankan infrastruktur teknologi informasi dari gangguan-gangguan berupa akses terlarang serta utilisasi jaringan yang tidak diizinkan

Berbeda dengan “keamanan informasi” yang fokusnya justru pada data dan informasi milik perusahaan Pada konsep ini, usaha-usaha yang dilakukan adalah merencanakan, mengembangkan serta mengawasi semua kegiatan yang terkait dengan bagaimana data dan informasi bisnis dapat digunakan serta diutilisasi sesuai dengan fungsinya serta tidak disalahgunakan atau bahkan dibocorkan ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut:

Confidentiality (kerahasiaan) aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan.
Integrity (integritas) aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada ijin fihak yang berwenang (authorized), menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini.
Availability (ketersediaan) aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait (aset yang berhubungan bilamana diperlukan).
Keamanan informasi diperoleh dengan mengimplementasi seperangkat alat kontrol yang layak, yang dapat berupa kebijakan-kebijakan, praktek-praktek, prosedur-prosedur, struktur-struktur organisasi dan piranti lunak.

Informasi yang merupakan aset harus dilindungi keamanannya. Keamanan, secara umum diartikan sebagai “quality or state of being secure-to be free from danger” [1]. Untuk menjadi aman adalah dengan cara dilindungi dari musuh dan bahaya. Keamanan bisa dicapai dengan beberapa strategi yang biasa dilakukan secara simultan atau digunakan dalam kombinasi satu dengan yang lainnya. Strategi keamanan informasi memiliki fokus dan dibangun pada masing-masing ke-khusus-annya. Contoh dari tinjauan keamanan informasi adalah:

Physical Security yang memfokuskan strategi untuk mengamankan pekerja atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, dan bencana alam.
Personal Security yang overlap dengan ‘phisycal security’ dalam melindungi orang-orang dalam organisasi.
Operation Security yang memfokuskan strategi untuk mengamankan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk bekerja tanpa gangguan.
Communications Security yang bertujuan mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi dan isinya, serta kemampuan untuk memanfaatkan alat ini untuk mencapai tujuan organisasi.
Network Security yang memfokuskan pada pengamanan peralatan jaringan data organisasi, jaringannya dan isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi data organisasi.

Bagaimana mengamankannya?

Manajemen keamanan informasi memiliki tanggung jawab untuk program khusus, maka ada karakteristik khusus yang harus dimilikinya, yang dalam manajemen keamanan informasi dikenal sebagai 6P yaitu:

Planning

Planning dalam manajemen keamanan informasi meliputi proses perancangan, pembuatan, dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan. Ada tiga tahapannya yaitu:

1) strategic planning yang dilakukan oleh tingkatan tertinggi dalam organisasi untuk periode yang lama, biasanya lima tahunan atau lebih,

2) tactical planning memfokuskan diri pada pembuatan perencanaan dan mengintegrasi sumberdaya organisasi pada tingkat yang lebih rendah dalam periode yang lebih singkat, misalnya satu atau dua tahunan,

3) operational planning memfokuskan diri pada kinerja harian organisasi. Sebagi tambahannya, planning dalam manajemen keamanan informasi adalah aktifitas yang dibutuhkan untuk mendukung perancangan, pembuatan, dan implementasi strategi keamanan informasi supaya diterapkan dalam lingkungan teknologi informasi. Ada beberapa tipe planning dalam manajemen keamanan informasi, meliputi :

Incident Response Planning (IRP)

IRP terdiri dari satu set proses dan prosedur detil yang mengantisipasi, mendeteksi, dan mengurangi akibat dari insiden yang tidak diinginkan yang membahayakan sumberdaya informasi dan aset organisasi, ketika insiden ini terdeteksi benar-benar terjadi dan mempengaruhi atau merusak aset informasi. Insiden merupakan ancaman yang telah terjadi dan menyerang aset informasi, dan mengancam confidentiality, integrity atau availbility sumberdaya informasi. Insident Response Planning meliputi incident detection, incident response, dan incident recovery.

Disaster Recovery Planning (DRP)

Disaster Recovery Planning merupakan persiapan jika terjadi bencana, dan melakukan pemulihan dari bencana. Pada beberapa kasus, insiden yang dideteksi dalam IRP dapat dikategorikan sebagai bencana jika skalanya sangat besar dan IRP tidak dapat lagi menanganinya secara efektif dan efisien untuk melakukan pemulihan dari insiden itu. Insiden dapat kemudian dikategorikan sebagai bencana jika organisasi tidak mampu mengendalikan akibat dari insiden yang terjadi, dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan sangat besar sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan.

 Business Continuity Planning (BCP)

Business Continuity Planning menjamin bahwa fungsi kritis organisasi tetap bisa berjalan jika terjadi bencana. Identifikasi fungsi kritis organisasi dan sumberdaya pendukungnya merupakan tugas utama business continuity planning. Jika terjadi bencana, BCP bertugas menjamin kelangsungan fungsi kritis di tempat alternatif. Faktor penting yang diperhitungkan dalam BCP adalah biaya.

Policy

Dalam keamanan informasi, ada tiga kategori umum dari kebijakan yaitu:

Enterprise Information Security Policy (EISP) menentukan kebijakan departemen keamanan informasi dan menciptakan kondisi keamanan informasi di setiap bagian organisasi.
Issue Spesific Security Policy (ISSP) adalah sebuah peraturan yang menjelaskan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dari segi keamanan informasi pada setiap teknologi yang digunakan, misalnya e-mail atau penggunaan internet.
System Spesific Policy (SSP) pengendali konfigurasi penggunaan perangkat atau teknologi secara teknis atau manajerial.
Programs

Adalah operasi-operasi dalam keamanan informasi yang secara khusus diatur dalam beberapa bagian. Salah satu contohnya adalah program security education training and awareness. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pekerja mengenai keamanan informasi dan meningkatkan pemahaman keamanan informasi pekerja sehingga dicapai peningkatan keamanan informasi organisasi.

Protection

Fungsi proteksi dilaksanakan melalui serangkaian aktifitas manajemen resiko, meliputi perkiraan resiko (risk assessment) dan pengendali, termasuk mekanisme proteksi, teknologi proteksi dan perangkat proteksi baik perangkat keras maupun perangkat keras. Setiap mekanisme merupakan aplikasi dari aspek-aspek dalam rencana keamanan informasi.

People

Manusia adalah penghubung utama dalam program keamanan informasi. Penting sekali mengenali aturan krusial yang dilakukan oleh pekerja dalam program keamanan informasi. Aspek ini meliputi personil keamanan dan keamanan personil dalam organisasi.

Sandar apa yang digunakan?

ISO/IEC 27001 adalah standar information security yang diterbitkan pada October 2005 oleh International Organization for Standarization dan International Electrotechnical Commission. Standar ini menggantikan BS-77992:2002.

ISO/IEC 27001: 2005 mencakup semua jenis organisasi (seperti perusahaan swasta, lembaga pemerintahan, dan lembaga nirlaba). ISO/IEC 27001: 2005 menjelaskan syarat-syarat untuk membuat, menerapkan, melaksanakan, memonitor, menganalisa dan memelihara seta mendokumentasikan Information Security Management System dalam konteks resiko bisnis organisasi keseluruhan

ISO/IEC 27001 mendefenisikan keperluan-keperluan untuk sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). ISMS yang baik akan membantu memberikan perlindungan terhadap gangguan pada aktivitas-aktivitas bisnis dan melindungi proses bisnis yang penting agar terhindar dari resiko kerugian/bencana dan kegagalan serius pada pengamanan sistem informasi, implementasi ISMS ini akan memberikan jaminan pemulihan operasi bisnis akibat kerugian yang ditimbulkan dalam masa waktu yang tidak lama.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 14, 2014 in Tugas Kuliah

 

PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM SEBAGAI DAMPAK KONVERGENSI TELEMATIKA

ABSTRAK

Artikel ini hendak menjelaskan konvergensi telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) sebagai sebuah fenomena yang telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam tatanan masyarakat yang menciptakan suatu masyarakat yang berorientasi pada informasi (information society) dan mengakibatkan terjadinya benturan paradigma hokum sehingga menciptakan paradigma hokum baru dalam sistem hukum yang selama ini dianut di Indonesia. Permasalahan yang diangkat adalah perubahan paradigma hukum seperti apa yang terjadi sebagai akibat adanya fenomena konvergensi telematika. Tujuan yang hendak dicapai adalah mencoba untuk menjelaskan bahwa proses konvergensi telematika yang saat ini terjadi telah menciptakan terminologi-terminologi baru dalam hukum sehingga dari munculnya terminologi-terminologi baru tersebut terjadi proses perubahan paradigma hukum. Proses perubahan tersebut dilihat juga sebagai dampak terjadinya perubahan secara sosial dan ekonomi yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi ternyata telah berdampak pada terjadinya perubahan pada tatanan masyarakat yang berbasiskan informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan. Kondisi tersebut telah meningkatkan aktifitas sosial, budaya dan ekonomi di dalam masyarakat, sehingga proses perubahan tersebut secara insidentil maupun by design telah membentuk suatu perubahan tatanan masyarakat baru. Proses perubahan tersebut kemudian tanpa disadari saat ini telah membuat dunia memasuki suatu era informasi (information age) yang telah menciptakan suatu masyarakat yang berorientasi pada informasi (information society), dimana informasi sebagai kebutuhan tidak lagi dipandang sebagai sebuah entitas pelengkap atau gaya hidup saja, namun sudah menjadi bagian dari kehidupan yang membantu “proses kehidupan” tersebut menjadi lebih mudah.

Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi memicu perkembangan teknologi informasi menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangkat-perangkat informatika yang paling canggih dan jaringan sistem informasi yang kian rumit dan handal, serta mampu memenuhi permintaan semua lapisan masyarakat. Beberapa diantaranya ditandai dengan lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasiskan sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam satu jaringan (network) sistem elektronik yang selama ini dikenal dengan istilah international networking (internet). Pesatnya perkembangan produk-produk teknologi baru tersebut pada akhirnya juga menyulitkan pemisahan teknologi informasi, baik antara telekomunikasi, media dan informatika merupakan dinamika konvergensi. Proses konvergensi tersebut menghasilkan sebuah revolusi “broadband” yang menciptakan berbagai aplikasi baru yang pada akhirnya mengaburkan pula batasan-batasan jenis layanan.

Suatu masyarakat informasi tentunya dalam upaya untuk mencapai tujuannya sangat

memerlukan instrumen hukum sebagai sebuah perangkat (tool) yang akan menjaga perubahan

tersebut agar dapat bekerja dengan baik dan tertib. Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun (dalam hal ini adalah masyarakat informasi), sehingga hukum menjadi suatu sarana yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam proses pembangunan khususnya di era konvergensi telematika yang saat ini terjadi .

Dinamika perubahan dalam konvergensi telematika tersebut tentunya akan “memaksa” hukum, baik dari sisi perangkat peraturannya maupun dari sisi infrastruktur penegakan hukumnya, untuk bisa beradaptasi dan merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam konvergensi di bidang teknologi telekomunikasi, media dan informatika tersebut. Jika tidak mampu beradaptasi, maka perubahan-perubahan tersebut akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan.

Kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi dalam paradigma hukum dan masyarakat, karena pemanfaatan yang luas dari adanya konvergensi teknologi telekomunikasi, media dan informatika tidak saja mempengaruhi aktifitas sosial, ekonomi dan teknologi informasi, namun juga telah mengarah pada terbentuknya suatu paradigma hukum yang baru, di mana di era globalisasi seperti sekarang ini mau tidak mau akan memaksa hukum menjadi terkonvergensi agar sejalan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh globalisasi.

Perubahan paradigma hukum tersebut diantaranya adalah keberadaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang selama ini dibatasi oleh paradigma sektoral dan teritorial, kini seakan mengarah pada pola integrasi yang “memaksa” keberlakuan suatu paradigma hukum baru secara gelobal dan lintas sektoral akibat dari adanya proses globalisasi. Konsekwensinya, keberadaan fenomena konvergensi telematika yang saat ini ada seakan telah memudarkan batasanbatasan yang ada berikut lingkup perbedaannya di mana aturan-aturan hukum itu sendiri juga seakan telah berevolusi seiring dengan arus modernisasi dan perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih dalam artikel ilimiah ini adalah metode penelitian hukum, dengan menggunakan Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan ini beranjak dari teori-teori, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang baik di dalam ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lain yang terkait dengan obyek penelitian.

Bahan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Bahan Hukum, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: putusan pengadilan, buku-buku hukum, disertasi atau hasil-hasil penelitian hukum dan jurnal hukum atau artikel hukum yang diterbitkan di dalam maupun luar negeri. Disamping itu juga digunakan Bahan Non Hukum, yaitu bahan penelitian yang dipersiapkan untuk menambah, membandingkan, dan memperkaya analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan penelitian non hukum ini terdiri dari buku-buku atau literatur, hasil-hasil penelitian non-hukum, artikel-artikel maupun jurnal ilmiah yang berasal dari luar ilmu hukum yang masih memiliki relevansi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya analisis bahan penelitian yang digunakan adalah dengan cara deskriptif analitis, yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komprehensif atas hasil-hasil yang diperoleh dari bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvergensi telematika adalah fenomena yang tidak dapat dihindari di era globalisasi dan perkembangan masif teknologi informasi, dengan hadirnya konvergensi telamtika, dalam tataran sosiologis, telah mengalami perubahan signifikan pada tiga dimensi pola interkasi sosial manusia, yaitu: perilaku manusia (human action), interaksi antar-manusia (human interaction), dan hubungan antar manusia(human relations). Perubahan pola interaksi tersebut secara nyata ditunjukan dengan banyaknya hubungan dagang atau bisnis yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh negara, perusahaan maupun individu, saat ini tanpa melalui pertemuan face to face(bertatap muka secara langsung), tanpa kertas (paperless), serta melewati batas-batas yurisdiksi teritorial hukum wilayah suatu negara.

Pola interaksi sebagaimana telah dijelaskan di atas kemudian secara perlahan dan bertahap memunculkan terminologi-terminologi hukum baru, seperti dokumen elektronik, tandatangan elektronik (digital signature), informasi elektronik, transaksi elektronik, sistem elektronik, kontrak elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggara sistem elektronik dan sebagainya.

Terminologi-terminologi hukum baru tersebut dalam perkembangannya telah membentuk tanpa batas yang didukung oleh proses serba instan, fleksibel, murah dan masif. Karakter seperti ini akan menjadi tantangan baru bagi paradigma hukum yang saat ini eksis (baca: tradisional). Misalnya, dalam transaksi kontrak melalui e-commerce, identitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut sulit untuk diverifikasi, karena kedua belah pihak tidak saling bertemu secara fisik, melainkan hanya berinteraksi dan melakukan hubungan melalui media elektronik yang dinamakan internet.

Pada lingkup sebagaimana dijelaskan di atas, pergeseran paradigma hukum tradisional

sesungguhnya terjadi dalam beberapa hal, yaitu a). Pergeseran dari karakter tertulis menjadi tidak tertulis; b). Pergeseran dari wujud dokumen (paper) menjadi non dokumen (paperless); dan c). Pergeseran dari karakter konvensional menjadi e-based. Sehingga, dalam konteks kekinian, telah terjadi pergeseran paradigma hukum dari tradisional ke paradigma hukum modern yang dipicu oleh proses konvergensi telematika. Pergeseran paradigma hukum dari tradisional ke modern tersebut merupakan wujud respon hukum yang cenderung berinteraksi dengan aspek-aspek di luar hukum seperti ekonomi (bisnis dan perdagangan).

Dalam konteks ekonomi, pergeseran tersebut menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup memberikan dampak yang luas, diantaranya adalah mengubah situasi pasar (marketplace), termasuk mengubah cara masyarakat dalam menjalankan bisnis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hilangnya atau tergantikannya fungsi-fungsi perantara tradisional, berkembangnya berbagai macam produk dan pasar baru, terciptanya hubungan yang lebih dekat antara penjual dan konsumen, serta meningkatnya fleksibilitas dan adaptabilitas di dalam organisasi atau perusahaan. Serangkaian perubahan tersebut terjadi, akibat dari perdagangan elektronik yang dilaksanakan melalui medium internet memiliki pengaruh cukup besar dan telah tampil sebagai kekuatan pendorong (catalys effect). Selanjutnya dapat dilihat dari semakin meningkatnya interaktivitas dalam perekonomian. Artinya, jika selama ini interaktivitas lebih banyak terjadi dengan cara pertunjukan-pertunjukan promosi yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung kepada calon konsumennya, maka dengan

hadirnya e-commerce terjadi pergeseran sedemikian rupa, sehingga perusahaan-perusahaan, baik lokal maupun global, cukup mempromosikan dirinya melalui media internet yang terkoneksi di telepon seluluer, komputer portable, laptop hingga televisi, sehingga terjadi interaktivitas yang semakin intens dan beragam antara individu-individu dengan dunia secara luas.

Dalam perkembangan selanjutnya, dimana perangkat yang digunakan untuk melakukan akses atau interaktivitas tersebut juga mengalami pergeseran, yaitu dari perangkat Personal Computer (PC) yang relatif mahal dan rumit berganti dengan perangkat-perangkat lain yang lebih murah dan lebih mudah digunakan, seperti laptop, telepon maupun perangkat-perangkat teknologi informasi lainnya. Meningkatnya interaktivitas serta pergeseran perangkat yang dipergunakan ini, secara luas masyarakat memiliki kemampuan yang semakin besar untuk berkomunikasi dan bertransaksi kapan dan dimana pun. Intinya, komunikasi serta transaksi tidak lagi harus terhambat oleh batas-batas ruang dan waktu.

Di sisi yang lain juga akan meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam proses bisnis. Hal ini dimungkinkan terjadi karena perangkat teknologi informasi yang digunakan sebagai media e-commerce membuka peluang bagi mitra-mitra bisnis serta konsumen untuk lebih mudah mengakses berbagai informasi dan database. Lebih dalam, dimana keterbukaan dan transparansi ini berkembang menjadi strategi yang menentukan keberhasilan perusahaan-perusahaan bagi yang melakukan bisnis e-commerce. Hal ini kemudian berimplikasi pada terjadinya perubahan pada peran konsumen, yakni, konsumen tidak lagi hanya menjadi sasaran atau target penjualan, melainkan konsumen juga berperan dan turut menentukan proses desain serta penciptaan produk.

Yang terakhir, e-commerce telah mengikis arti penting yang dimiliki oleh ruang dan waktu. Berkurangnya arti penting waktu ini, antara lain tercermin dari kecenderungan bahwa e-commerce dapat mempercepat siklus produksi, memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan koordinasi lebih erat, serta memungkinkan konsumen-konsumen dan perusahaan-perusahaan untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis selama 24 jam penuh.

Dalam konteks sosial, proses konvergensi telematika dapat dilihat melalui proses perubahan sosial, yang diantaranya terefleksikan dalam bentuk perubahan pola perilaku masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat informasi. Dengan adanya perubahan sosial tersebut menunjukkan bahwa proses konvergensi telematika terjadi tidak dengan sendirinya (tidak independen dan tidak otonom). Artinya adalah, proses konvergensi telematika hidup dan berkembang melalui proses sosial, yaitu diciptakan, diserap dan dilembagakan oleh manusia (baik oleh individu-individu, organisasi-organisasi, maupun oleh masyarakat) sebagai agen.

Sifat tidak independen atau tidak otonom dalam proses konvergensi telematika tersebut apabila dikaitkan dengan perubahan sosial maka menunjukkan bahwa konvergensi telematika sebagai hasil olah pikir manusia hanyalah merupakan enabling factor dan facilitating factor bagi terjadinya perubahan sosial, termasuk perubahan pada cara manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Perubahan sosial dalam proses konvergensi telematika tersebut kemudian memfasilitasi terbentuknya struktur-struktur baru atau tatanan-tatanan baru yang dalam hal ini adalah paradigma hukum baru.

Keyakinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab internal). Faktor internal antara lain dapat disebutkan misalnya pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru, termasuk penemuan di bidang teknologi informasi; pertentangan atau konflik; serta karena terjadinya revolusi. Kedua, faktor yang berasal dari luar masyarakat (sebab-sebab eksternal), antara lain faktor perubahan tersebut mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Ketiga, aktor interkasi sosial dengan masyarakat yang lebih maju, yakni dimana suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakatmasyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.Keempat, faktor sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu.

Responsifitas hukum terhadap aspek-aspek di luar hukum sesungguhnya telah menunjukkan, bahwa hukum tidak statis, melainkan dinamis. Buktinya, ketika hukum dalam proses konvergensi telematika, terlebih dahulu hukum merespons implikasi-implikasi dari hasil konvergensi telematika, dampak dari hasil proses konvergensi telematika tersebut kemudian menimbulkan terminologi-terminologi baru dalam ranah hukum, dari kemunculan terminologi-terminologi baru tersebut kemudian memunculkan paradigma baru dalam pemikiran hukum. Dalam konteks inilah kemudian hukum ikut menjadi dinamis. Berdasar uraian di atas melahirkan kesamaan persepsi bahwa perubahan atau dinamisme pada hukum didahului oleh terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat (perubahan sosial). Sehingga, dapat diasumsikan bahwa respons atau dinamisme hukum terhadap proses konvergensi telematika merupakan hasil dari perubahan sosial.

Masih dalam proses perubahan sosial, berkembangnya proses konvergensi telematika secara mendasar juga memberikan dampak perubahan budaya masyarakat dalam hal pemanfaatan teknologi. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya aspek kehidupan di masyarakat yang bersentuhan dengan aplikasi teknologi. Hal tersebut kemudian memunculkan istilah-istilah baru dalam relasinya dengan aktifitas kehidupan sosial masyarakat tersebut. Beberapa diantaranya adalah istilah, sepertiElectronic Government (E-Government) Electronic Banking (E-Banking), ElectronicCommerce (E-Commerce), Electronic Contract (E-Contract), Electronic Procurement(EProcurement), dan sebagainya.

Semakin banyaknya aspek kehidupan di masyarakat yang bersentuhan dengan aplikasi teknologi di sisi lain telah menyebabkan terbentuknya pola-pola perilaku yang berbeda dari sebelumnya, termasuk dalam hal ini adalah perubahan atau pergeseran dalam pola budaya hukum. Salah satu pergeseran tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pada saat ini maupun nantinya hukum akan berubah menjadi sekadar informasi tentang peraturan yang jumlahnya berlimpah-limpah, sehingga dibutuhkan paraspecialist yang menguasai informasi hukum. Dan ketika itu, yang dibutuhkan adalahlegal information engineers daripada dedicated legal professionals.
  2. Pelayanan hukum tidak lagi bersifat legal focus, melainkan berkembang menjadibusiness focus. Pelayanan hukum yang tadinya bersifat advokasi personal, One to one approach berubah menjadi one-to-many, dimana seorang operator komputer, melalui jaringan internet, dapat langsung melayani banyak orang sekaligus.
  3. Proses pelayanan hukum juga tidak lagi bersifat problem solving tetapi berubah menjadi pelayanan risiko, dimana setiap orang diberdayakan untuk secara mandiri menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi.
  4. Pelayanan hukum yang semula didasarkan atas time-based billing, juga akan mengubah menjadi commodity pricing. Orang tidak akan lagi membayar konsultasi berdasarkan hitungan jam, tetapi didasarkan atau perhitungan komoditi layanan.
  5. Selain itu, juga penting diperhatikan, karena makin kompleks dan banyaknya jumlah aturan yang dikuasai, akan muncul kesadaran mengenai pentingnya desiminasi dan sosialisasi hukum secara komprehensif dan berhasil guna. Jika selama ini, hukum dianggap cukup jika telah disahkan, diundangkan dan diterbitkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara sebagaimana mestinya, maka di masa kini dan mendatang, akan makin dirasakan bahwa penerbitan suatu peraturan (publication of law) lagi mencukupi. Makin berkembang kesadaran bahwa dibutuhkan usaha nyata untuk menyebarluaskan peraturanperaturan itu secara merata (promulgation of law),sehingga membantu proses penyadaran menyangkut aturan-aturan barn tengah-tengah masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.
  6. Pelayanan hukum yang selama ini biasanya bersifat one-to-one man approach juga akan berubah menjadi one to-many approach. Satu orang yang menguasai informasi hukum melalui dukungan jaringan teknologi informasi dapat memberikan pelayanan informasi hukum kepada banyak orang, sehingga sifat pelayanan berubah dari reaktif(dalam rangka menjawab pertanyaan yang diajukan) menjadi proaktif, tidak lagi tergantung kepada pertanyaan yang muncul ataupun persoalan yang dihadapi.
  7. Saat ini, dimana pelayanan hukum cenderung bersifat restriktif (dalam arti membatasi layanan untuk kebutuhan yang terbatas bagi klien), juga ke depan akan mengalami perubahan, dimana pelayanan hukum akan berubah dari sifatnya yang cenderungrestriktif itu menjadi pelayanan yang memberdayakan klien (empowering). Dengan menggunakan jasa teknologi informasi yang dioperasikan secara benar, seseorang atau sekelompok orang atau bahkan banyak akan mendapatkan kesempatan memperluas pengetahuan dan menguasanya akan informasi hukum yang dibutuhkan dan memungkinkannya untuk mengatasi sendiri secara mandiri berbagai masalah hukum yang dihadapi.
  8. Orientasi pelayanan hukum sekarang dapat dikatakan bersifat mempertahankan dan melindungi diri (defensive). Dengan begitu, tugas utama para pengacara (advokad) adalah menjadi pelindung dalam upaya mempertahankan posisi hukum kliennya masing-masing, dan hal ini menjadikan kedudukan jasa pelayanan hukum bersifat sangat defensif. Dalam perubahan di masa yang akan datang, orientasi kerja jasa hukum akan makin pragmatis. Kedudukan klien juga tidak terlalu banyak tergantung kepada peranan pengacaranya yang selama sebagai patron. Di samping itu, persoalan-persoalan yang timbul yang memerlukan pelayanan jasa hukum juga makin tergantung pada soal-soal bisnis (business oriented), dari pada hanya berkisar pada soal-soal yang bersifat sangat legalistik.
  9. Dari segi prosesnya, pelayanan hukum tidak lagi berorientasi pada pemecahan masalah, melainkan lebih bersifat pengelolaan risiko. Artinya, risiko yang timbul karena terjadi permasalahan tidak lagi untuk dipecahkan, tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya.
  10. Di masa depan, para pelayan hukum juga tidak lagi menyelesaikan sengketa, tetapi justru menanggulangi potensi persengketaan. Oleh karena itu, apabila saat ini masyarakat memerlukan publikasi-publikasi hukum (publication of law) yang banyak dan luas dalam rangka pemasyarakatan hukum, di masa yang akan datang yang lebih dibutuhkan orang adalah promulgation of law, yaitu penyebarluasan informasi hukum. Kongkrinya promulgasi hukum adalah bahwa hukum secara fisik merupakan informasi yang perlu disebarluaskan sebanyak mungkin seluas mungkin, sedangkan dalam pengertian publikasi hukum terkandung maksud yang lebih menekankan isi hukum, perlu dimasyarakatkan kepada publik.

Terhadap perkembangan konvergensi telematika yang telah mendorong terjadinya perubahan dalam paradigma hukum sebagaimana terurai di atas, setidaknya sistem hukum yang dibangun harus mampu membaca dan merespon proses perubahan tersebut dengan baik. Jika tidak, maka proses perubahan sosial yang didorong oleh revolusi dalam bidang teknologi ini akan menghadapi kendala-kendala di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen kebutuhan penting dalam merespon proses perubahan paradigma hukum tersebut, yaitu:

  1. Ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat instrumentalyang diharapkan memberikan manfaat dan mendukung proses perkembangan teknologi.
  2. Institusi perancang kebijakan serta pembuat peraturan (regulator) dan mengawasi pelaksanaannya (supervisor) serta mengendalikan para pihak yang terlibat dalam dunia telematika sebagai elemen yang bersifat institutional. Peran perancang kebijakan serta pengawasan ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga otonom yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.
  3. Elemen perilaku para penyedia dan pengguna teknologi informasi. Elemen ini dapat dikontrol melalui perangkat aturan yang tegas serta proses penegakan hukum yang kuat.

KESIMPULAN

Bagaimanapun, proses konvergensi telematika merupakan sebuah proses keniscayaan yang dampaknya mampu memicu perubahan-perubahan secara sosial, ekonomi hingga hukum. Dalam konteks hukum, konvergensi telematika telah menciptakan terminologi-terminologi hukum baru, dimana dari terminologi-terminologi baru tersebut akan menciptakan suatu cara pandang atau paradigma hukum baru. Karena, jika konteks perkembangan teknologi dilihat dalam perspektif yang lama (tradisional) maka hukum akan tertinggal dan dalam perkembangannya akan memicu ketidaktertiban di dalam masyarakat.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 5, 2014 in Tugas Kuliah